Sanksi hukum yang dikenakan terhadap perusahaan yang melaksanakan proyek kelistrikan tanpa memiliki SBUJPTL sangatlah tegas dan memiliki konsekuensi serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah turunannya, pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa memiliki sertifikasi yang sah merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, perusahaan juga dapat dikenakan denda administratif yang cukup besar sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus yang lebih serius, ketika pelanggaran dianggap membahayakan keselamatan umum atau menyebabkan kerugian material yang signifikan, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga miliaran rupiah.

Tidak hanya berdampak pada perusahaan secara langsung, ketiadaan SBUJPTL juga akan mempengaruhi reputasi perusahaan di mata pemberi kerja dan regulator. Perusahaan akan masuk dalam daftar hitam dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam tender-tender proyek kelistrikan di masa depan. Selain itu, jaminan pelaksanaan (performance bond) yang telah diserahkan dalam proyek dapat dicairkan oleh pemberi kerja sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran persyaratan kontrak.

Mengingat beratnya sanksi yang dapat dijatuhkan, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan memiliki SBUJPTL yang valid sebelum melaksanakan proyek ketenagalistrikan. Sbulistrik.co.id siap membantu perusahaan Anda melalui proses pengurusan SBUJPTL secara tuntas, mudah, dan 100% legal, sehingga risiko sanksi hukum dapat dihindari.